OUTENTIK-Rapat Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu bersama Dinas Perhubungan Kota Palu memanas pada Selasa, 20 Januari 2026, di ruang Komisi C DPRD Kota Palu, setelah terungkap adanya perbedaan signifikan antara anggaran yang disepakati di Badan Anggaran (Banggar) dan realisasi di lapangan, khususnya terkait operasional Bus Trans Palu, pembangunan halte, dan pengelolaan parkir.
Ketua Komisi C, Abdurrahim Nasar Al Amri, mempertanyakan lonjakan anggaran operasional 24 unit bus yang mencapai Rp10.968.890.400 untuk enam bulan (Januari–Juni 2026), sementara dalam pembahasan Banggar sebelumnya disepakati Rp8,5 miliar hingga September 2026.
“Bus tetap beroperasi 24 unit, tapi anggarannya berubah. Ini yang perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” tegas Abdurrahim.
Pihak Dishub menjelaskan operasional 24 unit bus tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan PT Bagong Transport dengan nilai kontrak hampir Rp11 miliar untuk enam bulan.
Namun, legislator menilai jika pola itu berlanjut, total anggaran setahun bisa kembali mendekati Rp22 miliar, jauh dari skema efisiensi yang sebelumnya dibahas.
Sorotan juga mengarah pada pembangunan halte. Komisi C mengaku hanya menyetujui 15 unit halte senilai Rp1,5 miliar. Namun di lapangan terbangun 20 unit dengan penyesuaian harga satuan dari Rp100 juta menjadi sekitar Rp71 juta per unit.
“Kami tidak mempersoalkan penambahan, tapi perubahan seperti ini seharusnya dikomunikasikan, kami ini mitra,” ujar Abdurrahim.
Dishub menyebut telah membangun 20 halte dan 80 titik bus stop. Namun DPRD menilai sebagian besar bus stop belum berfungsi optimal dan minim informasi jadwal bus bagi masyarakat.
Rapat akhirnya tidak dilanjutkan karena Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu, Trisno Yuninto, tidak hadir untuk memberikan penjelasan terkait penganggaran Bus Trans Palu dan halte.
DPRD Palu berencana menjadwalkan ulang rapat dalam waktu dekat guna meminta klarifikasi lebih lanjut.
Komentar