OUTENTIK-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu, Mutmainah Korona, mendesak Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) sebagai penyedia program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan sementara dan dilakukan evaluasi menyeluruh, menyusul laporan dugaan ketidaksesuaian standar distribusi MBG di SDN 6 Kayumalue Ngapa, Kecamatan Palu Utara, pada 23–24 Februari.
Desakan itu disampaikan Mutmainah setelah menerima laporan dari kepala sekolah terkait menu MBG yang dinilai tidak sesuai standar gizi dan SOP, meski anggaran per porsi mencapai Rp15 ribu.
Ia menegaskan evaluasi harus mencakup seluruh pihak terkait, termasuk tim ahli gizi dan tim monitoring serta evaluasi (monev).
“Anggaran MBG ini sangat besar, bahkan berdampak pada pengurangan anggaran sektor lain seperti infrastruktur daerah. Tapi kalau dalam pelaksanaannya bermasalah seperti ini, patut dipertanyakan orientasinya,” tegas Mutmainah, (23/2).
Menurutnya, program MBG seharusnya berfokus pada peningkatan kualitas gizi anak, bukan menjadi ruang praktik bisnis kelompok tertentu yang berlindung di balik program pemerintah pusat. Ia juga mempertanyakan peran tim ahli gizi dan monev dalam proses pengawasan.
“Kalau memang ada tim ahli gizi dan monev, lalu apa tugasnya? Mengapa penyediaan MBG yang tidak sesuai standar bisa lolos?” ujarnya.
Sebelumnya, SDN 6 Kayumalue Ngapa dilaporkan menerima menu MBG hari pertama berupa satu kotak susu, dua pisang, sebungkus roti, dan empat butir telur puyuh yang dibungkus kantong plastik putih.
Pada hari kedua, menu berisi sebungkus roti, sebungkus kacang, dan tiga butir kurma dalam kemasan serupa.
Pihak sekolah menilai isi menu tersebut memprihatinkan dibandingkan alokasi anggaran yang tersedia, dan meminta perhatian Wali Kota Palu hingga Presiden terhadap pelaksanaan program tersebut.
“Kalau seperti ini namanya pembodohan pak,” kata pihak guru sambil mengangkat kantong plastik berisi menu MBG.
Mutmainah menegaskan evaluasi total diperlukan agar program MBG berjalan sesuai tujuan awal, yakni memperbaiki asupan gizi anak dan mendukung kebijakan pemerintah secara tepat sasaran.
Komentar