OUTENTIK-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu bersama Pemerintah Kota Palu menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Rembuk Stunting tingkat Kecamatan Palu Utara di Palu, Jumat (13/2/2026).
Perbaikan dan pengaspalan jalan, terutama Jalan Lagumba dan Jalan Karana, menjadi aspirasi utama warga karena dinilai mendesak untuk menunjang akses layanan kesehatan, pendidikan, dan aktivitas harian masyarakat.
Seorang warga menyampaikan bahwa Jalan Lagumba merupakan akses vital bagi masyarakat Kelurahan Mamboro.
“Jalan Lagumba itu akses harian lalu lintas, karena dositu jalur ke puskesmas bisa, rumah sakit bisa, pendidikan bisa, namun sampai sekarang belum ada dikerjakan, padahal pihak Dinas PU (Palu) bilang tahun 2026 akan dikerjakan,” kata warga.
Ia juga menambahkan bahwa dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) perencanaan proyek tersebut telah tervalidasi. “Kalau tidak dikerja lebih baik ditutup saja (jalan),” ujarnya.
Selain infrastruktur jalan, warga turut menyoroti legalitas lahan yang direncanakan menjadi lapangan sepak bola dan meminta anggota DPRD mengawal prosesnya hingga tuntas.
Pihak puskesmas juga mengungkapkan kebutuhan sarana dan prasarana sejumlah posyandu, termasuk Posyandu Teratai yang dinilai masih kekurangan fasilitas.
“Terus terang untuk Posyandu Teratai itu sudah dibangun tapi mohon maaf itu kecil, kami meminta untuk dipasangkan kanopi, sarana dan prasarana lain seperti meja dan kursi juga telah kami tujukan ke tingkat kecamatan,” kata salah satu pihak puskesmas.
Anggota DPRD Kota Palu, Rustia Tompo, yang hadir dalam kegiatan tersebut menegaskan komitmennya mengawal aspirasi masyarakat Palu Utara, termasuk penanganan jalan rusak dan persoalan stunting di Kelurahan Taipa yang masih tergolong tinggi.
“Saya sangat mengerti dan memahami kebutuhan masyarakat, khususnya di Kecamatan Palu Utara. Dokumen-dokumen sudah kami terima dan ini menjadi perhatian serius kami di DPR untuk meneruskan apa yang menjadi keinginan masyarakat,” ujar Rustia.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menekan angka stunting.
“Masalah stunting ini tidak bisa dibiarkan. Kami akan bekerja sama dengan Puskesmas dan pihak kelurahan, termasuk melakukan pendekatan door to door untuk menekan angka stunting,” tegasnya.
Terkait realisasi program, Rustia menjelaskan bahwa pada 2025 terjadi efisiensi anggaran yang berdampak pada sejumlah kegiatan.
“Memang pengawasan adalah tugas kami. Namun perlu dipahami, pada 2025 kemarin ada efisiensi anggaran sehingga beberapa program belum tersampaikan secara optimal. Insya Allah, di tahun berjalan ini kami akan mengawal program-program yang benar-benar menjadi prioritas,” jelasnya.
Komentar