OUTENTIK-Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dr. Reny A. Lamadjido, meminta dukungan pemerintah pusat untuk memperkuat fasilitas pelayanan kesehatan, pemerataan dokter spesialis, serta percepatan penanganan stunting di Sulawesi Tengah.
Hal tersebut disampaikan Wagub saat menerima kunjungan kerja reses Komisi IX DPR RI di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Jumat (9/10/2026).
Dalam penerimaan kunjungan tersebut, Wagub memaparkan sejumlah tantangan pembangunan kesehatan daerah, salah satunya keterbatasan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kesehatan yang belum mampu menjangkau seluruh kebutuhan pembenahan infrastruktur medis.
Dari sekitar 220 puskesmas di Sulawesi Tengah, sebagian besar merupakan bangunan lama berumur puluhan tahun yang memerlukan renovasi total agar sesuai standar pelayanan nasional.
“Kami berharap DAK ke depan dapat mengakomodasi kebutuhan renovasi puskesmas, karena sebagian bangunan sudah berusia puluhan tahun dan membutuhkan perbaikan,” ujarnya.
Selain puskesmas, Wagub menyoroti perlunya pemenuhan standar Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) di rumah sakit serta penguatan layanan prioritas kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi di RSUD Undata Palu.
Mengenai krisis dokter spesialis, Pemprov Sulteng telah menjalankan program Berani Cerdas dan bekerja sama dengan Kemenkes, di mana saat ini empat peserta tengah menempuh pendidikan spesialis penyakit dalam dan bedah.
Terkait penanganan stunting, Pemprov Sulteng mengusulkan pemanfaatan optimal aplikasi e-PPGBM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) secara rutin bulanan yang disokong oleh kader posyandu di tingkat desa.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dr. Gigi Puti Sari menyatakan bahwa kunjungan kerja ini bertujuan menyerap aspirasi daerah serta mengawasi pelaksanaan program kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial. Komisi IX berkomitmen mendorong penguatan faskes dan perluasan perlindungan jaminan kesehatan di Sulawesi Tengah.
Wagub Reny berharap sinergi bersama Komisi IX DPR RI ini menghasilkan rekomendasi kebijakan konkret dan alokasi anggaran pusat yang lebih adil bagi pemerataan layanan kesehatan di Sulawesi Tengah.
Komentar