OUTENTIK-Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bergerak cepat merespons keluhan para pelaku usaha angkutan kontainer terkait kendala pelayanan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Langkah cepat ini diambil guna mencegah gangguan pada moda transportasi dan kelancaran distribusi logistik daerah.
Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid memimpin langsung rapat koordinasi bersama PT Pertamina, Hiswana Migas Sulteng, Direktorat Lalu Lintas Polda Sulteng, serta instansi teknis Pemprov Sulteng di ruang rapat Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Palu, Senin (14/9/2026).
Rapat ini merupakan tindak lanjut aksi demonstrasi Serikat Buruh Transportasi Container (SBTC) Sulteng sekaligus bagian dari pelaksanaan Program BERANI LANCAR.
Gubernur menegaskan bahwa persoalan kendala teknis Barcode/QR Code saat pengisian BBM di depan nozzle tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena memicu antrean panjang.
“Kita ingin memastikan pelayanan BBM, khususnya BBM bersubsidi, berjalan lancar dan tidak menjadi hambatan bagi masyarakat maupun pelaku usaha transportasi. Ini juga bagian dari upaya kita menjalankan Program BERANI LANCAR di sektor transportasi,” ujar Anwar Hafid.
Sebagai solusi konkret, Pertamina dan Hiswana Migas Sulteng sepakat menugaskan pegawai khusus untuk melakukan pengecekan QR Code secara mobile kepada truk kontainer yang sedang berada dalam barisan antrean. Dengan demikian, gangguan sistem dapat terdeteksi lebih awal sebelum kendaraan mencapai nozzle.
“Jangan sampai truk sudah mengantre lama, kemudian ketika sampai di depan nozzle baru diketahui QR Code-nya bermasalah atau tidak bisa dipindai. Ini yang harus kita cegah,” tegas Gubernur.
Selain itu, Pemprov Sulteng akan bersurat kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk memohon kebijakan diskresi bagi pengelola SPBU saat menghadapi kendala teknis sistem digital di luar kendali konsumen.
Dalam rapat tersebut, Pemprov Sulteng juga menindaklanjuti laporan mengenai dugaan penguasaan SPBU oleh sekelompok pihak di Kabupaten Poso, Morowali, dan Morowali Utara untuk dibawa ke rapat Forkopimda.
“Kalau memang ada indikasi seperti itu, tentu harus kita lihat secara serius. Jangan sampai pelayanan BBM yang seharusnya menjadi hak masyarakat justru terganggu oleh pihak-pihak tertentu,” kata Anwar Hafid.
Gubernur turut mengimbau Pertamina dan Hiswana Migas untuk terus melakukan sosialisasi pencegahan panic buying serta menjaga ketertiban distribusi BBM bersubsidi di seluruh wilayah Sulawesi Tengah.
Komentar