OUTENTIK-Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Palu, Rusman Ramli, menyatakan komitmen penuh mengawal tuntutan Aliansi Penambang Rakyat Poboya yang berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Palu, Rabu, 28 Januari 2026.
Komitmen itu ditunjukkan dengan penandatanganan langsung dokumen tuntutan sebagai bentuk dukungan politik terhadap aspirasi para penambang.
Ratusan penambang rakyat dari wilayah Poboya dan sekitarnya tiba di Kota Palu menggunakan konvoi truk dan kendaraan bak terbuka. Mereka menuntut pengembalian sebagian hak ulayat adat melalui penciutan lahan konsesi PT Citra Palu Minerals (CPM), penolakan monopoli pengelolaan tambang emas, percepatan penerbitan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), serta penghentian stigma ilegal terhadap penambang kecil.
Menanggapi aspirasi tersebut, Rusman turun langsung menemui massa dan menyampaikan orasi.
“Saya siap menandatangani tuntutan ini. Ini bukan sekadar formalitas, tetapi bentuk komitmen bahwa kami berdiri bersama masyarakat penambang rakyat untuk memperjuangkan hak ulayat dan kepastian hukum melalui WPR,” tegas Rusman.
Ia menambahkan DPRD Kota Palu tidak akan membiarkan suara masyarakat Poboya berhenti di jalanan dan berjanji membuka ruang dialog lanjutan.
Rusman juga menyatakan akan berkoordinasi dengan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah serta mendorong pembahasan di tingkat pusat agar aspirasi penambang mendapat perhatian serius.
“Kami tidak anti investasi. Namun investasi yang masuk harus adil dan memberi manfaat bagi rakyat, bukan justru meminggirkan penambang kecil di tanahnya sendiri,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Palu, Nurhalis Nur, mengatakan DPRD memahami tekanan ekonomi masyarakat dan menilai wakil rakyat wajib hadir memperjuangkan kesejahteraan warga, termasuk penambang rakyat di Poboya.
“Kami memahami tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat saat ini. Maka anggota DPRD harus berdiri di garda terdepan untuk memperjuangkan kesejahteraan warga Kota Palu,” tegasnya.
Di akhir aksi, Rusman secara terbuka membubuhkan tanda tangan pada dokumen tuntutan Aliansi Penambang Rakyat Poboya sebagai simbol komitmen pengawalan aspirasi masyarakat.
Komentar