OUTENTIK-Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., memaparkan komitmen penguatan transparansi pemerintahan berbasis data dalam ajang Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2026 di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Langkah ini dilakukan untuk membuktikan akuntabilitas publik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui pemanfaatan teknologi digital dan penguatan kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Mengusung tema “Keterbukaan Informasi untuk Semua”, Pemprov Sulteng menampilkan berbagai terobosan layanan publik seperti Berani Sehat (SEHATI), Berani Cerdas, Klinik Hoaks, serta layanan pengaduan digital Berani Samporoa. Inovasi Berani Samporoa menarik perhatian tim penguji karena telah memproses 4.618 laporan masyarakat hingga 2026 dengan tingkat penyelesaian 79 persen dan rata-rata waktu respons hanya 3 menit.
“Keterbukaan informasi harus menjadi penggerak utama tata kelola pemerintahan. Transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi instrumen untuk membangun kepercayaan publik dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Reny Lamadjido.
Dalam sesi pendalaman, ia juga menegaskan dukungan anggaran serta penguatan sinergi bersama Komisi Informasi Provinsi guna menciptakan ekosistem informasi yang berkelanjutan.
“Keterbukaan informasi adalah jalan menuju Sulawesi Tengah yang Nambaso. Melalui pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel, kami berkomitmen menghadirkan layanan publik yang semakin berkualitas bagi seluruh masyarakat Sulawesi Tengah,” tutupnya.
Dalam kegiatan ini, Wakil Gubernur didampingi oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, Wahyu Agus Pratama, S.STP., M.AP., beserta jajaran staf Pemprov Sulteng.
Komentar