OUTENTIK-Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menerima audiensi Serikat Pekerja Tadulako di Ruang Kerja Gubernur, Kota Palu, Senin (9/11/2026). Audiensi ini digelar untuk menyikapi dan memfasilitasi penanganan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak terhadap 40 pekerja di PT LII dan PT NNI.
Pemprov Sulteng menegaskan bahwa seluruh proses PHK wajib mengacu pada peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menyiapkan kantor serta memfasilitasi agenda mediasi resmi yang menjadwalkan perwakilan manajemen perusahaan dan pekerja pada 11 November 2026.
“Kalau memang ada persoalan, kita selesaikan melalui mediasi. Tetapi semua harus mengikuti mekanisme yang berlaku. Jangan sampai ada pekerja yang dirugikan karena proses yang tidak sesuai dengan ketentuan,” tegas Anwar.
Pertemuan tersebut dimanfaatkan Serikat Pekerja Tadulako untuk menyerahkan data detail para pekerja guna diverifikasi lebih lanjut oleh dinas terkait sebelum pertemuan mediasi digelar.
Komentar