OUTENTIK-Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid mengusulkan langkah strategis untuk merespons aspirasi warga Poboya terkait aktivitas pertambangan PT Citra Palu Minerals (CPM), usai mengikuti Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bersama Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar dan Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol. Endi Sutendi, di Kodam Palaka Wira, Kamis (29/01/2026).
Anwar Hafid menyampaikan, pemerintah provinsi mengusulkan kepada pemerintah pusat agar sebagian area konsesi CPM dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat, khususnya warga asli Poboya.
“Kami mengusulkan kepada pemerintah pusat agar perusahaan CPM dapat menciutkan sebagian areanya untuk digunakan oleh masyarakat asli poboya yang ada di kota Palu ini,” kata Anwar.
Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong skema kemitraan antara perusahaan dan masyarakat sebagai solusi jangka pendek. Menurut Anwar, kemitraan dapat menjadi jalan tengah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.
“Untuk jangka pendek, kami mencoba untuk mengusulkan kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa seluruh langkah tersebut didasarkan pada aspirasi masyarakat dan akan disampaikan secara resmi kepada pemerintah pusat.
“Ini solusi yang akan kita dukung sebagaimana yang menjadi aspirasi masyarakat dan akan kita sampaikan langsung kepada pemerintah pusat,” terangnya.
Dalam rapat Forkopimda tersebut, juga disepakati penguatan satuan tugas (Satgas) guna meningkatkan pengawasan, sosialisasi, serta penegakan hukum di kawasan pertambangan.
“Satgas ini yang ada akan kita perluas dan lengkapi lagi sehingga ini akan semakin kuat dan untuk mencoba mengambil tindakan di lapangan dalam rangka upaya untuk sosialisasi kemudian penegakan hukum dan sebagainya,” tuturnya.
Anwar Hafid menegaskan, pemerintah daerah tidak akan ragu mengambil tindakan tegas jika aktivitas pertambangan dinilai membahayakan masyarakat.
“Ketua DPRD tadi mengusulkan jika ini membahayakan masyarakat maka kita akan mengambil tindakan tegas dengan menutupnya,” tegas Anwar.
Ia menambahkan, seluruh kebijakan akan didasarkan pada kajian mendalam mengenai dampak pertambangan terhadap masyarakat.
“Jadi memang ini perlu kajian yang lebih mendalam sejauh mana dampak pertambangan ini bagi masyarakat kita,” tandasnya.
Komentar