Wagub Reny Hentikan Ancaman Penggusuran Warga LIK Tondo

OUTENTIK-Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, bertindak cepat menghentikan ancaman penggusuran terhadap warga Lingkungan Industri Kecil (LIK) Tondo oleh developer PT Intim Abadi Persada.

Langkah ini diambil usai menerima aduan langsung dari warga saat turun ke lokasi bersama Ketua Satgas Penyelesaian Konflik Agraria (PKA) Sulawesi Tengah, Eva Susanti Bande, pada Jumat, 17 Oktober 2025.

Di hadapan warga, Reny menegaskan sikap tegas Pemerintah Provinsi yang berpihak pada rakyat kecil.

“Saya tegaskan, tidak boleh ada penggusuran di sini,” ujarnya lantang, disambut tepuk tangan warga.

Ia menambahkan, Pemprov Sulteng hadir untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang dan meminta agar setiap ancaman segera dilaporkan ke Satgas PKA.

Sebagai tindak lanjut, Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid telah menerbitkan dua surat resmi. Pertama, instruksi penghentian sementara proses penggusuran tertanggal 15 Oktober 2025, dan kedua, undangan mediasi antara warga dan pihak developer pada 24 Oktober mendatang.

Ketua RT 02/RW 12 LIK Tondo, Dwi Sartika, mengaku lega atas perhatian pemerintah provinsi.

“Kami sudah dua tahun mencari keadilan, tapi baru kali ini kami benar-benar didengar,” ujarnya.

Warga lain juga menuturkan bahwa upaya mencari perhatian ke Pemerintah Kota Palu sebelumnya tidak membuahkan hasil.

Ketua Satgas PKA Sulteng, Eva Susanti Bande, menilai kasus LIK Tondo sebagai cermin ketimpangan antara kepentingan modal dan hak rakyat.

“Konflik agraria di LIK Tondo ini adalah cermin dari arogansi modal yang mengabaikan hak dasar rakyat. Keputusan Gubernur sudah jelas tidak ada lagi air mata penggusuran di Sulawesi Tengah,” tegasnya.

Eva juga memperingatkan pihak developer agar mematuhi surat penghentian sementara. Ia menegaskan Satgas PKA akan menggunakan seluruh kewenangan hukum untuk memastikan hak-hak warga dipulihkan.

Mediasi pada 24 Oktober mendatang menjadi penentu komitmen semua pihak dalam menegakkan keadilan agraria di Sulawesi Tengah. Bagi warga LIK Tondo, kehadiran pemerintah provinsi menjadi simbol harapan baru bahwa perjuangan mereka selama dua tahun akhirnya mendapat jawaban.

Komentar