Gubernur Sulteng Tegaskan Penyelesaian Konflik Agraria Jadi Prioritas Pemerintah

OUTENTIK-Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menegaskan bahwa penyelesaian konflik agraria menjadi prioritas utama pemerintah provinsi. Hal ini disampaikan saat menerima Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Agraria (Satgas PKA) Sulteng yang dipimpin Eva Susanti Bande di ruang kerjanya, Selasa sore (14/10/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Eva Bande melaporkan perkembangan penanganan berbagai kasus konflik agraria yang terjadi di sejumlah daerah sejak Agustus hingga Oktober 2025.

Beberapa kasus yang tengah ditangani antara lain konflik warga dengan PT Hengjaya di Kabupaten Morowali, sengketa lahan dengan PT Ana di Morowali Utara, konflik warga di Desa Lampasio dan Sieba, Kabupaten Tolitoli, serta sengketa antara PT LTT dan warga di Kecamatan Rio Pakava, Donggala.

Satgas juga menangani kasus Bank Tanah di Lembah Napu, Kabupaten Poso, serta ancaman pengusiran warga LIK Trans di Kelurahan Tondo, Kota Palu.

Selain itu, sejumlah kasus telah berhasil diselesaikan, seperti redistribusi lahan warga transmigrasi di Desa Kancu, Kabupaten Poso, dan pemenuhan hak warga oleh PT Citra Palu Mineral (CPM) di Kelurahan Talise.

Eva Bande menambahkan, Gubernur dan Satgas akan segera bertemu Menteri Transmigrasi di Jakarta untuk membahas penyelesaian persoalan transmigrasi di Sulteng yang sejalan dengan program nasional “Trans Tuntas”.

Gubernur Anwar Hafid menekankan bahwa penyelesaian konflik agraria penting untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi hak-hak rakyat.

“Kita harus memastikan hak-hak rakyat terlindungi, terutama masyarakat adat dan petani kecil. Pendekatan yang dilakukan mengedepankan mediasi, musyawarah dan keadilan restoratif,” kata Gubernur Anwar Hafid.

Ia juga menyoroti pentingnya sinkronisasi data pertanahan antarinstansi guna mencegah tumpang tindih kepemilikan.

“Dengan semangat kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak swasta, saya yakin kita mampu menciptakan kepastian hukum atas tanah dan mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Sulawesi Tengah,” ujarnya.

Komentar