OUTENTIK-Gubernur Sulawesi Tengah Dr. H. Anwar Hafid, M.Si secara resmi mengukuhkan Agus Yulianto, sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Tengah, di Gedung Pogombo, Kantor Gubernur Sulteng.
Pengukuhan ini bertujuan memperkuat sinergi antara BPKP dan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan efisien.
Acara tersebut disaksikan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP, Dr. Setya Nugraha, bersama jajaran Forkopimda dan pejabat pemerintah provinsi.
Berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPKP Nomor KP.01.03/KEP-400/K/SU/2025, Agus Yulianto menggantikan Edy Suharto yang kini menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur.
Dalam sambutannya, Deputi BPKP Dr. Setya Nugraha mengapresiasi sinergi yang telah terjalin antara BPKP dan Pemprov Sulteng.
“Program 9 BERANI yang dijalankan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan terobosan positif yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Ini sejalan dengan semangat BPKP untuk memastikan setiap program memiliki dampak nyata,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya efisiensi dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna menghadapi tantangan fiskal.
“Pengelolaan potensi daerah yang baik akan memberikan nilai tambah bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Gubernur Anwar Hafid menyampaikan selamat kepada pejabat baru serta apresiasi kepada pejabat sebelumnya atas dedikasi selama bertugas di Sulteng.
“Semoga pengukuhan ini menjadi kekuatan baru bagi kita semua dalam mengawal pembangunan di daerah. BPKP adalah mitra strategis pemerintah dalam memastikan tata kelola pemerintahan berjalan transparan dan berintegritas,” ungkapnya.
Gubernur juga menegaskan pentingnya perencanaan berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat.
“Saya minta para kepala perangkat daerah menyusun program yang benar-benar menyentuh masyarakat, sehingga setiap kebijakan yang tertuang dalam RPJMD dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Ia berharap melalui kolaborasi yang semakin solid, tata kelola pemerintahan di Sulawesi Tengah akan semakin transparan, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Komentar