SIGNAL Corporate Resmi Diluncurkan, Permudah Perusahaan Urus Pajak Kendaraan

OUTENTIK-Samsat Digital Nasional (SIGNAL) resmi meluncurkan layanan baru bernama SIGNAL Corporate yang dirancang untuk mempermudah perusahaan dalam mengurus pembayaran pajak kendaraan secara digital.

Inovasi ini diperkenalkan di Hotel Grand Mercure Jakarta Harmoni dengan dihadiri Kementerian Dalam Negeri, Korlantas POLRI, PT Jasa Raharja, serta perwakilan instansi pemerintah dan BUMN.

SIGNAL Corporate merupakan pengembangan dari SIGNAL Personal yang sebelumnya digunakan untuk pembayaran PKB, SWDKLLJ, serta pengesahan STNK tahunan secara daring.

Dengan layanan ini, perusahaan tidak perlu lagi datang ke kantor Samsat karena seluruh proses dapat dilakukan melalui website maupun perangkat mobile.

“Bapenda sangat mendukung kehadiran SIGNAL Corporate, dengan harapan dapat semakin memudahkan perusahaan dalam melaksanakan kewajiban pembayaran PKB,” ujar Wakil Kepala Bapenda Provinsi DKI Jakarta, Elvarinsa.

Kepala Divisi Asuransi PT Jasa Raharja, Jahja Joel Lami, mengungkapkan tingkat kepatuhan masyarakat masih rendah.

“Berdasarkan data Jasa Raharja per Agustus 2025, terdapat 34,07 juta kendaraan atau sekitar 47,87% dari total kendaraan bermotor yang belum melaksanakan kewajiban pembayaran PKB/SWDKLLJ,” jelasnya.

Dari sisi Korlantas POLRI, AKBP Aldo Siahaan menegaskan bahwa SIGNAL Corporate turut memperkuat validasi registrasi dan identifikasi kendaraan.

“Layanan ini memperkuat proses regident kendaraan bermotor agar lebih tertib, transparan, dan bermanfaat bagi semua pihak,” ujarnya.

Direktur Pendapatan Daerah Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Teguh Narutomo, menekankan pentingnya inovasi digital dalam layanan kesamsatan.

“SIGNAL dan SIGNAL Corporate merupakan inovasi unggulan yang diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.

Pada tahap awal, SIGNAL Corporate akan diterapkan di wilayah DKI Jakarta sebelum diperluas secara bertahap ke seluruh Indonesia.

Layanan ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak, transparansi administrasi kendaraan, dan memberi kontribusi positif bagi penerimaan daerah maupun negara.