OUTENTIK-Gubernur Sulawesi Tengah H. Anwar Hafid mengumumkan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan sebagai langkah strategis untuk menekan angka kemiskinan dan menstabilkan harga kebutuhan pokok di seluruh provinsi.
Pengumuman ini disampaikan saat membuka Dialog & Lokakarya Sulawesi Tengah 2025 di Swiss-Belhotel Palu, Selasa (5/8).
Langkah tersebut didorong oleh kebutuhan untuk menciptakan pemerataan harga dan memperkuat distribusi logistik pangan antarwilayah.
Anwar menyoroti bahwa beras menjadi penyumbang inflasi terbesar, padahal Sulawesi Tengah memiliki potensi 137 ribu hektare sawah yang belum dimaksimalkan.
“Program Satu Harga untuk Sulawesi Tengah adalah solusi agar kita bisa mengendalikan harga beras, telur, dan daging,” tegas Anwar.
Ia juga menambahkan bahwa meski pertumbuhan ekonomi provinsi mencapai 8,9 persen, daya beli masyarakat masih lemah akibat tidak meratanya dampak ekonomi.
Menurutnya, perputaran dana industri besar seperti di Morowali dan Morowali Utara mencapai Rp300 miliar per bulan, namun hanya bertahan selama tujuh hari di daerah karena lemahnya ekosistem ekonomi lokal.
“Belanja dan rekreasi justru dilakukan di luar provinsi,” ujarnya.
Karena itu, ia mendorong semua pihak berkolaborasi mendukung terbentuknya BUMD Pangan sebagai instrumen ketahanan dan keadilan ekonomi daerah.
Dialog tersebut turut dihadiri pejabat pusat dan daerah, akademisi, serta pelaku ekonomi kreatif, termasuk Deputi Bidang Industri dan Investasi Pariwisata Kemenparekraf Ir. Rizky Handayani Mustafa dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tengah Muhammad Irfan Sukarna.
Komentar