OUTENTIK – Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menegaskan komitmennya dalam membangun pemerintahan yang bersih dan transparan melalui program BERANI Berintegritas.
Hal ini disampaikannya saat menghadiri Sosialisasi Antikorupsi dan Pengendalian Gratifikasi yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, Selasa (8/7/2025).
Dalam kegiatan yang dihadiri Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, serta Wakil Gubernur Reny A. Lamadjido dan pejabat Pemprov Sulteng lainnya, turut dilakukan penandatanganan prasasti Tempat Uji Kompetensi (TUK) Antikorupsi “Manoro” BPSDMD Provinsi Sulteng.
Anwar menyebut integritas sebagai fondasi dari seluruh misi pemerintahan di bawah kepemimpinannya.
Ia menekankan bahwa dari sembilan program unggulan BERANI, program kesembilan yaitu BERANI Berintegritas merupakan kunci keberhasilan program lainnya.
“Delapan program sebelumnya tidak akan maksimal tanpa integritas. Karena sejatinya, keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada seberapa bersih dan jujur aparatur kita dalam bekerja dan melayani,” ujarnya.
Gubernur juga mengungkapkan pengalamannya saat menjabat sebagai Bupati Morowali, di mana ia aktif berkonsultasi dengan KPK untuk memastikan kebijakan tetap sesuai hukum.
“Saya bukan alergi KPK. Justru saya merasa KPK adalah mitra penguatan pemerintahan,” ungkapnya.
Anwar turut menyoroti praktik buruk seperti jual beli jabatan dan intervensi dari tim sukses.
Ia menegaskan komitmennya menutup ruang penyimpangan birokrasi.
“Saya sudah ingatkan sejak awal, tidak boleh ada jabatan yang dibeli. Jangan coba-coba lewati pintu belakang, apalagi lewat istri saya,” tegasnya.
Mengenai gratifikasi, Anwar menyebutnya sebagai jebakan moral yang kerap dianggap sepele. Ia pun mendorong optimalisasi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di setiap OPD dan peningkatan kesadaran terhadap Survei Penilaian Integritas KPK.
Tak hanya pendekatan prosedural, ia juga menekankan pentingnya nilai-nilai religius dalam membentuk budaya integritas ASN.
“Kita ini manusia. Takut pada dua hal, tuhan dan aparat hukum. Maka nilai-nilai religius harus menjadi bagian dari integritas ASN,” ucapnya.
Ia menutup sambutan dengan penegasan bahwa kepastian layanan publik dan digitalisasi pemerintahan menjadi prioritas untuk menutup celah korupsi kecil.
“Pelayanan yang baik bukan soal cepat, tapi soal pasti. Kalau satu jam tidak mampu, jangan janji satu jam,” pungkasnya.
Komentar