OUTENTIK – Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid dan Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Palu, Kolonel Laut (P) Marthinus Sir, menyepakati kerja sama strategis dalam upaya perlindungan laut dari praktik ilegal fishing, khususnya pengeboman ikan, di wilayah pesisir Sulawesi Tengah.
Kesepakatan ini dicapai dalam pertemuan resmi di ruang kerja Gubernur pada Rabu (11/6/2025), menyusul tingginya keluhan masyarakat, terutama di Kabupaten Parigi Moutong.
Gubernur Anwar menyampaikan keprihatinan atas kerusakan ekosistem laut akibat pengeboman ikan yang terus terjadi di beberapa kawasan pesisir.
Ia menegaskan bahwa wilayah tersebut memiliki potensi besar untuk perikanan berkelanjutan jika dilindungi dengan baik.
“Di beberapa titik, hanya 20 meter dari bibir pantai sudah ditemukan ikan. Tapi kalau dibom terus, semuanya rusak. Kita harus hentikan,” tegas Anwar Hafid.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, lanjutnya, siap mendukung secara penuh kegiatan patroli laut, termasuk menanggung biaya operasional serta memfasilitasi nota kesepahaman (MoU) dengan TNI AL untuk pelaksanaan patroli bersama dan edukasi masyarakat.
“Waktu masa kampanye, keluhan soal pengeboman ikan ini sangat kuat disuarakan oleh masyarakat Parigi Moutong. Sekarang saatnya kita jawab dengan tindakan nyata,” tambahnya.
Kolonel Marthinus menyambut baik langkah Gubernur, dan menekankan pentingnya sinergi antar lembaga dan masyarakat dalam menjaga laut.
“Perlindungan laut tidak bisa dilakukan sepihak, tetapi memerlukan sinergi lintas sektor,” ujarnya.
Kawasan Parigi Moutong menjadi titik awal fokus kerja sama, mengingat tingginya kerawanan dan potensi perikanan yang besar.
Gubernur menegaskan, pengawasan laut bukan hanya soal hukum, tetapi juga keberlanjutan hidup masyarakat pesisir.
“Kalau kita bisa jaga laut kita, bukan hanya ekosistem yang selamat, tapi juga kesejahteraan nelayan akan meningkat,” tutup Anwar.
Komentar