OUTENTIK-Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menyampaikan langsung persoalan keterbatasan akses internet di 606 desa kepada Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto dalam audiensi di Kantor Kementerian Desa dan PDT, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (19/1/2026).
Pertemuan ini dilakukan untuk mendorong percepatan digitalisasi desa sebagai fondasi pembangunan dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Dalam audiensi tersebut, Anwar Hafid menegaskan bahwa digitalisasi desa menjadi kebutuhan mendesak, terutama untuk mendukung pengembangan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih.
Ia menyebut, keterbatasan internet serta infrastruktur dasar seperti jembatan penghubung masih menjadi hambatan serius bagi pelayanan publik, pengembangan usaha desa, dan pemasaran produk lokal.
Menanggapi hal itu, Mendes PDT Yandri Susanto menyatakan komitmen pemerintah pusat untuk mendukung upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengatasi desa blank spot.
“Masalah yang disampaikan Pak Gubernur justru harus kita jadikan peluang. Soal internet, listrik, hingga kesiapan lahan Koperasi Desa, semua ini akan kita kawal bersama,” ujar Yandri Susanto.
Yandri juga mengungkapkan rencana kunjungan kerja ke Sulawesi Tengah guna meninjau langsung kondisi desa serta mengawal pelaksanaan program strategis nasional agar berjalan optimal.
Ia menilai pengalaman kepemimpinan Anwar Hafid dari tingkat desa hingga nasional menjadi modal penting dalam percepatan pembangunan desa.
Sementara itu, Anwar Hafid mengapresiasi respons dan komitmen Kementerian Desa dan PDT. Ia berharap dukungan pemerintah pusat dapat menjadi solusi nyata bagi 606 desa di Sulawesi Tengah yang masih mengalami keterbatasan akses jaringan internet.
“Kami berharap afirmasi dari pemerintah pusat ini dapat menjadi solusi nyata bagi percepatan digitalisasi desa di Sulawesi Tengah, sehingga pembangunan desa benar-benar merata dan berkelanjutan,” pungkas Anwar Hafid.
Audiensi tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Desa dan PDT Ariza Patria, Sekretaris Jenderal Kemendes PDT Taufik Madjid, serta jajaran pejabat pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian Desa dan PDT.
Komentar