OUTENTIK-Isu munculnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) siluman di lingkungan Pemerintah Kota Palu memicu kegelisahan ribuan tenaga honorer.
Mereka menilai ada kejanggalan dalam proses pengangkatan PPPK yang dinilai tidak transparan dan berpotensi merugikan para honorer yang telah lama mengabdi.
Keresahan itu disampaikan Aliansi Honorer Kota Palu saat mendatangi kantor DPRD untuk meminta kejelasan serta mendesak dibukanya rapat dengar pendapat (RDP) bersama Pemerintah Kota Palu dan instansi terkait.
“Ada yang baru satu tahun kerja, bahkan ada yang tidak pernah mengabdi, tapi dilantik pakai baju Korpri. Sementara kami yang sudah 15 hingga 30 tahun mengabdi justru tersisih dengan alasan nilai atau formasi,” ungkap salah satu perwakilan aliansi saat ditemui di DPRD Kota Palu.
Mereka menduga adanya praktik tidak adil dalam seleksi PPPK tahap pertama dan kedua, di mana sejumlah individu yang tidak termasuk dalam daftar tenaga honorer terdata justru berhasil lolos dan dilantik.
“Kami tidak tahu mereka itu memang lolos atau diloloskan. Karena itu kami minta kejelasan dan transparansi prosesnya,” tambahnya.
Aliansi menegaskan, berdasarkan aturan yang berlaku, tenaga honorer kategori R2 (eks K2) dan R3 yang telah terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) seharusnya mendapatkan prioritas pengangkatan. Namun faktanya, banyak justru tenaga dari kategori R4 yang lolos.
Selain menyoroti dugaan PPPK siluman, para honorer juga menuntut kepastian nasib mereka menjelang batas akhir penghapusan tenaga honorer pada 31 Desember 2025.
Hingga kini, mereka mengaku belum mendapatkan kejelasan apakah akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu atau paruh waktu.
“Tahun ini tidak ada pengusulan PPPK paruh waktu untuk Kota Palu. Padahal setelah 31 Desember 2025, istilah tenaga honorer sudah dihapus. Lalu kami ini mau jadi apa?” keluhnya.
Aliansi Honorer Kota Palu mencatat, jumlah tenaga honorer di lingkup Pemkot Palu mencapai sekitar 1.240 orang, terdiri dari lebih 400 orang kategori R2, disusul R3, R4, dan R5.
“Kami hanya minta keadilan. Jika benar ada PPPK siluman, kami minta diusut tuntas dan SK-nya dicabut agar tidak ada lagi permainan dalam proses pengangkatan,” tegas perwakilan aliansi tersebut.
Komentar