OUTENTIK-Provinsi Sulawesi Tengah mencatat surplus beras lebih dari 58 ribu ton hingga Agustus 2025, namun harga beras di daerah ini justru lebih tinggi dibandingkan provinsi lain.
Penyebabnya, distribusi beras dari daerah produsen seperti Banggai dan Morowali lebih banyak terserap ke luar Sulteng, termasuk ke Gorontalo dan Maluku Utara.
Kepala Bank Indonesia (BI) Sulteng, Muhammad Irfan Sukarna, menegaskan kondisi tersebut mengganggu stabilisasi harga.
“Kalau produksi bisa diolah maksimal di daerah sendiri, kualitas beras lebih terjaga dan distribusinya lebih lancar,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan potensi gangguan pengeringan hasil panen saat musim hujan Oktober mendatang, sehingga peningkatan kapasitas rice milling unit di Parigi Moutong menjadi penting.
Masalah ini menjadi sorotan utama dalam Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang dipimpin Gubernur Sulteng Anwar Hafid di ruang Polibu, Rabu (3/9/2025).
Inflasi Sulteng per Agustus 2025 tercatat 3,62 persen year-on-year, menempatkan provinsi ini di jajaran 10 besar inflasi tertinggi nasional.
Anwar menekankan beras sebagai komoditas utama pemicu inflasi, terutama di Morowali, Tolitoli, dan Banggai. Karena itu, ia mendorong pasar murah yang lebih masif hingga ke desa-desa.
“Target kita tiga bulan ke depan inflasi harus turun di bawah 3,5 persen,” tegasnya.
Rakor juga menekankan empat fokus utama TPID menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi efektif.
“Otoritas harus hadir di pasar. Masyarakat harus yakin bahwa pemerintah menjaga harga tetap stabil,” pungkas Anwar.
Komentar