OUTENTIK – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menegaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030 harus menjawab kebutuhan nyata masyarakat.
Dalam rapat pimpinan di Kantor Gubernur, Anwar menekankan bahwa pembangunan harus fokus pada penanggulangan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan antarwilayah sebagai wujud nyata dari visi “Sulteng Nambaso”.
Gubernur Anwar menegaskan agar seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) benar-benar memahami substansi RPJMD.
“Pembangunan tidak boleh asal jalan. Kita harus tahu betul kebutuhan masyarakat miskin dan pastikan kebijakan menjawab kebutuhan nyata,” ujarnya, Rabu (14/5).
Ia meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) melakukan need assessment berbasis data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), serta menggali langsung aspirasi masyarakat.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan data. Masyarakat harus ditanya langsung,” tambahnya.
Sebagai bagian dari pendekatan kolaboratif, Anwar merencanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Buol pada 27 Mei bersama seluruh kepala dinas untuk menyusun kesepakatan pembangunan jangka panjang.
“Kalau gagal, kita gagal bersama,” tegasnya.
Contoh nyata juga ia tunjukkan dalam sektor pertanian, dengan rencana membangun 13 penangkaran benih dan pembentukan brigade pertanian di setiap kabupaten.
Ia menilai solusi sederhana seperti benih dan alat pertanian dapat berdampak besar.
Anwar juga mengingatkan pentingnya menjaga etika birokrasi dan hubungan dengan lembaga legislatif menjelang penyampaian draft RPJMD ke DPRD.
“Kita harus hormati DPRD, termasuk soal pakaian dan tata cara sidang,” katanya.
Rapat tersebut juga membahas dampak positif perayaan HUT Sulawesi Tengah yang dirasakan pedagang kecil.
Selain itu, keberhasilan Mall Pelayanan Publik menjadi sorotan karena tingginya permintaan masyarakat terhadap layanan yang efisien dan terpusat.
Komentar